izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 8. izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi

Setiap penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan ijin penyelenggaraan wajib membayar BHP Telekomunikasi. 3. a. 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M. UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Beberapa perusahaan jaringan di Indonesia sudah banyak yang menggunakan izin jaringan ini. Proses Permohonan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Selengkapnya. penyelenggaraan layanan IPTV berakhir. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh. Penggunaan frekuensi radio untuk keperluan sendiri tidak boleh untuk komersial. usaha Warnet dari dinas terkait, Izin Gangguan/HO, surat keterangan domisili usaha dari RT/RW setempat). Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, dan(2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari Penyelenggara jaringan yang sudah ada. KOMINFO/6/2006, jdih. 9. Secara rinci, sebanyak 602 perusahaan (62,77%) berkecimpung dalam bidang internet service provider (ISP), network access point (NAP), telepon internet, dan jasa telekomunikasi lainnya. 76. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi; dan c. Lalu klik Buat Izin Baru. Selasa, 22 Desember 2021. terbatas pada daerah layanan wilayah Daerah. 24. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum diberikan melalui OSS. U. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; e. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya teekl omunkasi ;i. 105/DJPT. pemohon izin penyelenggaraan ISP dan izin penyelenggaraan NAP dan juga ditujukan kepada para pemegang izin penyelenggaraan ISP dan izin penyelenggaraan NAP (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010). Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi (e-Licensing) merupakan bagian dari sistem pelayanan publik yang dikembangkan oleh Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan lebih mudah dijangkau serta dalam rangka. (6) Ketentuan mengenai. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:. 5. (3) Untuk menyelenggarakan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari Menteri. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M. Peraturan. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) merupakan izin yang memuat hak Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran dari negara. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan swasta, atau koperasi yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. RPM Jasa Telekomunikasi disusun dalam rangka menyelaraskan beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Kominfo No 13 Tahun 2019. 37 III. Perhitungan pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi radio minimal terhadap penggunaan 1 transponder atau kelipatannya. “Dari sisi peraturan perundangan lain, misalnya, penanaman modal asing, wajib tunduk pada batas maksimal kepemilikan asing untuk. U. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi. KOMINFO/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet. Terdapat tiga jenis perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yaitu; Izin Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan juga Keputusan Menteri Perhubungan No. tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. Hasil analisis menunjukkan beberapa perizinan berusaha sektor jasa telekomunikasi tidak harus diitetapkan dengan Izin Penyelenggaraan, namun cukup dengan pemenuhan standar dan Nomor Induk Berusaha, seperti jenis kegiatan usaha jasa telekomunikasi berupa jasa panggilan premium (premium call), jasa konten SMS Premium, dan jasa panggilan terkelola. Lebih lanjut dalam Pasal 66 disebutkan, bahwa Menteri menerbitkan izin penyelenggaraan telekomunikasi setelah sarana dan prasarana yang dibangun dinyatakan laik operasi. 5. Persyaratan Perizinan Berusaha; 1. 2. 11. Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat. Perubahan serupa juga berlaku untuk regulasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 4. PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI - PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2019 – PERUBAHAN KEDUA. RPM ini juga dilengkapi dengan rancangan Peraturan Dirjen PPI sebagai ketentuan teknis dari PM Jasa Telekomunikasi. Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Provider/”NAP”) NAP sendiri masa berlakunya tidak terbatas. 30 Tahun 2004; 1 . Subjek. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251); 8. 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan JaringanKode: 61994. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M. penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Mendaftarkan setiap stasiun bumi yang terkait dengan transponder. Selain itu, izin tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang semula 30 hari menjadi 23 hari untuk uji fisik, penerbitan sertifikat dari 8 hari menjadi 6. Bersamaan dengan seleksi penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi; b. Kominfo menyebutkan dari hasil analisis menunjukan sejumlah perizinan berusaha sektor jasa telekomunikasi tidak diharuskan dibuat dengan Izin Penyelenggaraan. pemilik izin penyelenggara jasa internet teleponi. Pasal 3 (1) Besaran BHP Telekomunikasi dipungut sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari pendapatan kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai denganmenerima atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. Oleh karenanya, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik RPM Kominfo tentang. Pihak Ketiga adalah selain Penyelenggara dan Pelanggan. J. a) Keanggotaan Penyelenggara menjadi keanggotaan IDNIC-APJII apabila izin penyelenggaran jasa dan/atau telekomunikasi dicabut. 24. id : 10 hlm. Pasal 5 wajib mendapatkan izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten dari Direktur Jenderal. 22. Nomor: KM. Subjek. BAB II PENYELENGGARAAN JASA. Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) dengan cara : a. Jasa Telekomunikasi dikarenakan kapasitas jaringan yang tidak mencukupi dan/atau kebutuhan akan tingkat kepercayaan/keandalan jaringan yang lebih tinggi; b. Indeks Kepuasan Masyarakat. Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar Melalui Satelit adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang memiliki izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar melalui satelit. (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu : a. . 8. 17/P/M. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Surat KSWP (Konfirmasi Status. Penyelenggara wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP). KOMINFO/3/2007 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi; 12. Tentang. Pasal 3 Besaran BHP. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 11. Pasal 30 (1) Dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikai khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum diberikan melalui OSS. Setiap penyelenggara jasa dan/atau jaringan Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan wajib membayar BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO. 30/PER/M. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telah memperoleh izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi. PP 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 3. Pasal 4 Dalam hal penyelenggara. K/XI/2019: 7 November 2024: 2: Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup: 511 Tahun 2018: Setiap Tahun & setiap 5 Tahun: 3: Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data: 487 Tahun 2018: Setiap Tahun & setiap 5 Tahun: 4: Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet. Bahwasanya jika izin telah diperoleh kemudian kepada pemilik izin ISP dan penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi lainnya diwajibkan untuk membayar PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) itu adalah persoalan lain, karena itu memang sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam PP No. Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar wajib menerapkan sistem pentarifan yang telah dimiliki. Moratorium ini berdasarkan laporan menyeluruh hasil rekapitulasi penyelenggaraan jasa ISP dan NAP tahun 2008,Selain itu, izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data PT Hutchison 3 Indonesia juga akan dialihkan menjadi izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data PT Indosat Tbk. Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung. m enjual jasa telekomunikasi sesuai dengan satuan/paket dan harga produk yan g telah ditetapkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi ; 4. (9) Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. Glosarium. Pihak Ketiga adalah selain Pelanggan dan Penyelenggara. METADATA PERATURAN. TELEKOMUNIKASI . Akan diberlakukan masa transisi selama 6 (enam) bulan sejak 1 Juli. +62 811-1595-307. 4. Setiap penyelenggara jasa dan/atau jaringan Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan wajib membayar BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO. Pasal 5 wajib mendapatkan izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten dari Direktur Jenderal. 1 (satu) tahun sejak izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum diterbitkan. 1/KOMINFO/8/2007 tertanggal 29 Agustus 2006 tentang ULO Telekomunikasi Sebagai Prasyarat Sebelum Diterbitkannya Izin. Bahwasanya jika izin telah diperoleh kemudian kepada pemilik izin ISP dan penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi lainnya diwajibkan untuk membayar PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) itu adalah persoalan lain, karena itu memang sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam PP No. dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin. 76. Dalam hal terjadi keadaan bahaya di daerah layanannya, penyelenggara telekomunikasi khusus wajib memberikan bantuan layanan telekomunikasi untuk peringatan dini, komando dan pengendalian penanggulangan keadaan bahaya; dan/atau penyampaian berita dan/atau informasi kepada masyarakat. ISP Wajib menjamin keberlangsungan seluruh layanan Telekomunikasi yang di selengarakan sampai ke pelanggan RtRwNet yang menjadi. BAB II PENYELENGGARAAN JASA. Deskripsi: Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Café dan jasa jual kembali jasa. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum; d. Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data. Pada halaman sisi kanan dashboard klik menu kemudian pilih pemenuhan persyaratan. 23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan Mulyana December 15, 2021. Izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar dan jasa nilai tambah teleponi. Penyelenggaraan Pos Proses Permohonan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Diterbitkan pada : Kamis, 08 Desember 2022 Permohonan izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dapat dilihat pada website Permenkominfo No. Jasa Telekomunikasi; Jaringan Telekomunikasi; Penomoran; POS; Izin Spektrum Frekuensi Radio (ISR) Penyiaran; Hak Labuh Satelit; SERTIFIKASI; Sertifikasi Operator Radio;. Selain penyelenggaraan jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi lain berdasarkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 9. Perubahan serupa juga berlaku untuk regulasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kominfo No. K/XI/2019: 7 November 2024: 2: Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup: 511 Tahun 2018: Setiap Tahun & setiap 5 Tahun: 3: Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data: 487 Tahun 2018: Setiap Tahun & setiap 5 Tahun: 4: Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet. Keagenan. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, badan usaha baik swasta maupun milik pemerintah yang melakukan kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, maupun telekomunikasi khusus, berdasarkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. KOMPONEN URAIAN PENYAMPAIAN PELAYANAN 1. Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi. KOMINFO/10/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan izin Menteri. Tentang Kami. Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. 20 2 1 , No. Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan. 2. (2) Penyelenggara jaringan yang. Pada tahun 2010, perusahaan ini mendapat Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data dari. 2 Data Umum Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; a. menjual jasa telekomunikasi sesuai dengan satuan/paket dan harga produk yang telah ditetapkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi; 4. 25. Waktu pemenuhan komitmen (Jasa Telekomunikasi 6 bulan, Jaringan Telekomunikasi 1 tahun, Telekomunikasi Khusus 1 tahun) sejak SK Izin Penyelenggaraan Belum Berlaku Efektif terbit *) PM 7/2018 Pasal 23 Ayat (1) 3. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet dan jasa. E. a. 4. KOMINFO/9/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. Dengan adanya peraturan tersebut, tentunya kamu sudah tahu kan bahwa pemasangan tiang internet harus berizin. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 38 11 TerbiTnya UU CipTa. Menurut Menkominfo, PT Indosat Tbk setelah merger dan akuisisi wajib memenuhi dua komitmen. NOMOR : KM. 2. 9. (2) Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam PasalPenyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terse1enggaranya telekomunikasi;. Bagian Ketiga Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 12. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kominfo No. Selamat datang di situs resmi milik PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"). KM. 14 III. 1. Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa: a. 1/KOMINFO/8/2007 tertanggal 29 Agustus 2006 tentang ULO Telekomunikasi Sebagai Prasyarat Sebelum Diterbitkannya Izin. 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M. Skema pengecer ini, sambung dia, dibuka pemerintah untuk mendukung penyelenggara dalam. Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2006. Memperoleh hak labuh dalam hal Penyelenggaraan Jaringan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan jasa telekomunikasiTahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 000 investasi di. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa. KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa. Izin penyelenggaraan jasa multimedia diterbitkan oleh Dirjen Postel, setelah pemilik izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi (lebih lanjut tentang uji laik operasi ini dapat dilihat pada Siaran Pers No. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 11. Suyahman, S. Proses Permohonan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Selengkapnya. Menurut Menkominfo, PT Indosat Tbk setelah merger dan akuisisi wajib memenuhi dua komitmen.